Eksplorasi.id – Untuk mewujudkan jaringan gas bumi yang terintegrasi, pemerintah telah menyusun konsep pembangunan infrastrukturnya hingga 2030. Di mana, pembiayaannya melibatkan swasta.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana. “Untuk wilayah-wilayah yang belum berkembang, dibangun (infrastruktur) dari APBN. Ini dimaksudkan untuk sebagai pemicu (perkembangan) pasar di situ. Terutama di wilayah-wilayah frontier,” ujar Agus, Jumat (18/3).
Pembangunan infrastruktur ini, lanjut Agus, dilakukan secara bertahap. Untuk jangka pendek, rencana infrastruktur yang akan dibangun Pemerintah adalah jaringan gas bumi untuk rumah tangga, SPBG dan pipa gas. Sedangkan, pembangunan receiving terminal, diharapkan dapat dilakukan swasta.
Khusus receiving terminal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan lokas-lokasi pembangunanya. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung program kelistrikan 35 GW. Berdasarkan konsep yang disusun Pemerintah, pembangunan infrastruktur hingga tahun 2030 memerlukan biaya US$ 24,8 miliar, dengan perincian, pembangunan pipa sebesar US$ 1,2 miliar, gas kota US$ 2,2 miliar, LPG sebesar US$ 0,4 miliar, SPBG 1,93 miliar, regasfikasi sebesar US$ 6,1 miliar dan liquefaction US$ 1,3 miliar.
Eksplorasi | Inilah | Aditya
