• EKSPLORASI.ID
  • MONETER.ID
  • BANTEN.CO
Minggu, Juli 6, 2025
  • Login
EKSPLORASI.ID
  • HOME
  • BERITA
  • INDEPTH
  • RAGAM
  • ENGLISH NEWS
  • OPINI
  • VIDEO
  • FOTO
  • INFOGRAFIS
  • INDEKS
No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA
  • INDEPTH
  • RAGAM
  • ENGLISH NEWS
  • OPINI
  • VIDEO
  • FOTO
  • INFOGRAFIS
  • INDEKS
No Result
View All Result
EKSPLORASI.ID
No Result
View All Result
Home MINERBA

KPK: Sebanyak 1.222 Izin Tambang Sudah Dicabut dan Tidak Diperpanjang

by Eksplorasi.id
31 Agustus 2016
in MINERBA
0
Lembaga Anti Rasuah Segera Sidangkan Penyuap Pejabat Pertamina

Ilustrasi KPK | Istimewa

0
SHARES
115
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Eksplorasi.id – Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang KPK Dian Patria mengungkapkan, per Juni 2016 terdapat 1.222 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut, tidak diperpanjang dan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Ilustrasi KPK | Istimewa
Ilustrasi KPK | Istimewa

Dian Patria menjelaskan, masih banyak upaya eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengikuti aturan yang ada. Bisa jadi itu legal tapi tidak legitimate.

“Artinya legal di atas kertas tapi tidak legitimate di lapangan seperti terjadi konflik, izin tidak clean and clear,” kata Dian di Jakarta, ditulis Rabu (31/8).

KPK sejak Februari 2014 membuat Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Mineral dan Batubara di 32 provinsi bersama Polri, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lima fokus kegiatan korsup, yaitu penataan izin usaha pertambangan (IUP), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba, pengawasan produksi pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba serta pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba.

Hasil korsup menunjukkan terdapat banyak masalah penerbitan IUP antara lain pergeseran atau Perluasan Koordinat IUP, koordinat yang salah, masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, tumpang tindih baik dengan komoditas maupun beda komoditas.

Selain itu, tidak membayar kewajiban keuangan royalti, iuran Ttetap, jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan, jaminan pascatambang, satu IUP memiliki lebih dari satu blok wilayah hingga pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan kuasa pertambangan (KP) dan IUP setelah berakhirnya masa berlaku. “Hasilnya hingga April 2016 terdapat 3.982 IUP yang berstatus non clean and clear dari total 10.348 IUP seluruh Indonesia,” katanya.

Bahkan dari 7.834 pemegang IUP, hanya ada 5.984 yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari jumlah itu yang membayar pajak hanya berjumlah 2.304 atau 29 persen. Bila ditotal, terdapat piutang dari IUP ada Rp 908,868 miliar yang berasal dari iuran tetap, royalti dan pendapatan hasil tambang (PHT).

Belum lagi masalah tumpang tindih di kawasan hutan terdapat 4,9 juta hektare kawasan hutan lindung masuk dalam di IUP tanpa izin pinjam pakai dan 1,3 juta hektare hutan konservasi ada IUP. “Itu faktanya. Dari kacamata kami, dalam pemberian izin tidak dilakukan dengan prudent dan hati-hati serta tidak dicek syarat-syaratnya,” ungkap Dian.

Terdapat sejumlah sebab izin-izin tersebut keluar. Namun menurut Dian, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan. “Ada istilah IUP pilkada. IUP tumbuh atau meledak saat mau pilkada. Jadi untuk money politics, karena lemah pengawasan atau banyak pihak main mata,” kata Dian.

Hasil dari korsup tersebut, menurut dian, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba.

Aturan itu mewajibkan bupati menyerahkan seluruh IUP kepada gubernur paling lambat 90 hari setelah permen dikeluarkan, yaitu pada 30 Desember 2015 atau paling lambat 12 Mei 2016 dan selanjutnya Gubernur menyerahkan kepada menteri ESDM.

“Sulawesi Tengah sudah menyerahkan karena kebetulan bupatinya kooperatif tapi banyak bupati yang tidak menyerahkan data terkini ke gubernur,” katanya.

Tapi dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang efektif 2 Oktober 2016, maka pakai acuan paling ujung. “Artinya 2 Oktober ini bupati harus menyerahkan semua izinnya dan ditambah 90 hari lagi sudah masuk ke tahun 2017 maka tidak ada pilihan lagi ribuan IUP itu bisa jadi berhenti,” tegas Dian.

Reporter : Ponco Sulaksono

Tags: DicabutilegalIzin TambangKPK
Eksplorasi.id

Eksplorasi.id

Next Post
Tahun Ini, LNG Tangguh Pasok 15 Kargo untuk Terminal Arun

Tahun Ini, LNG Tangguh Pasok 15 Kargo untuk Terminal Arun

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recommended

Terbukti Gagal, Sejumlah Direksi Pertamina Harus Diganti

Terbukti Gagal, Sejumlah Direksi Pertamina Harus Diganti

9 tahun ago
Pak Presiden, Ternyata Harga Gas di Singapura Lebih Mahal

Stresses for Singaporean Energy Firms Deepening, OCBC CEO Says

9 tahun ago

Sering Dibaca

  • Kejagung Tahan Mantan Direktur Keuangan Pertamina

    Kejagung Tahan Mantan Direktur Keuangan Pertamina

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Investor Asal Tiongkok Ingin Bangun PLTMH

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Satu Pal Listrik Mengaliri 60 Rumah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Biji Kamandrah Diprediksi Jadi Energi Alternatif Masa Depan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menteri Jonan Kunjungi Kantor Chevron di Riau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

RSS Moneter.id

  • Pegadaian Ajak Mahasiswa untuk Investasi Sejak Dini Lewat Seminar Keuangan Syariah 3 Juli 2025
  • Menteri Ekraf Akan 'Selamatkan' 177 Film Lokal yang Belum Tayang di Bioskop 2 Juli 2025
  • Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai Rp831,27 Triliun Hingga Semester I 2025, Menkeu : Masih Menunjukan Tekanan 2 Juli 2025
  • Gross Merchandise Value Flip Tumbuh Lima Kali Lipat 2 Juli 2025
  • OJK : Nilai Premi Kesehatan 2024 Sebesar Rp40,19 Triliun atau Naik 43,01 Persen 2 Juli 2025
  • Laba Bersih CLEO Tumbuh di Kuartal I-25 Mencapai Rp116,5 Miliar 2 Juli 2025
  • Toys Kingdom Hadirkan Tema Jurassic World Rebirth untuk Musim Liburan Sekolah 2 Juli 2025
  • Menteri PU Nonaktifkan Tiga Pejabat BBPJN Sumut Menyusul OTT KPK 2 Juli 2025
  • FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa FWD Future First untuk Proteksi Jiwa dan Diversifikasi Aset 2 Juli 2025
  • Informa Raih Penghargaan Ritel Furnitur Terbaik di Asia Tahun 2025 30 Juni 2025
EKSPLORASI.ID

© 2020 Eksplorasi.id - REFERENSI BERITA ENERGI

Navigate Site

  • REDAKSI
  • KETENTUAN LAYANAN
  • PEDOMAN SIBER
  • HUBUNGI KAMI

Follow Us

No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA
  • INDEPTH
  • RAGAM
  • ENGLISH NEWS
  • OPINI
  • VIDEO
  • FOTO
  • INFOGRAFIS
  • INDEKS

© 2020 Eksplorasi.id - REFERENSI BERITA ENERGI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In