Eksplorasi.id – Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Winardi hari ini, Senin (27/2). Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Luhut mengatakan, pihaknya mendengar pemaparan dari Winardi, bagaimana struktur perusahaan tambang setelah dilebur menjadi satu kesatuan holding.
Untuk diketahui, Holding BUMN Pertambangan akan dinahkodai oleh PT Inalum sebagai satu-satunya perusahaan tambang yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Holding tersebut akan beranggotakan, PT Antam, Tbk, PT Timah, Tbk, PT Bukit Asam, Tbk. “Tadi mereka (Inalum) paparan ke saya soal struktur mereka kalau mereka jadi holding company,” kata Luhut, Senin (27/2).
Pembentukan holding pertambangan disebut-sebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencaplok saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Meski demikian, Luhut enggan berkomentar bagaimana strategi Holding ke depan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum, Winardi mengatakan, keputusan untuk pengambilan saham 51 persen milik Freeport adalah kewenangan pemerintah. Ia mengatakan, pihaknya siap saja dan yakin jika pembiayaan hingga Sumber Daya Manusia (SDM) holding mampu untuk itu. “Ya SDM, kita lihat dari semua potensi yang ada, yang jelas itu bukan hal yang sulit bagi kita, kita juga punya pengalaman di Smelter,” ujar Winardi.
Winardi menambahkan, divestasi 51 persen saham Freeport akan dikaji terlebih dahulu oleh pihaknya. Bahkan, ia mengatakan hal itu juga masuk dalam rencana pengembangan Bisnis PT Inalum sendiri.
“Soal Divestasi itu kita harus lihat dan evaluasi. Semuanya harus dikaji. Mungkin nanti masuk di rencana holding. Di Inalum, juga masuk di rencana pengembangan bisnis yang lain,” pungkas Winardi.
Reporter : Samsul
