Eksplorasi.id – Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 akan mengeluarkan kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract gross split) dalam pengelolaan eksplorasi minyak dan gas di Tanah Air. Skema baru tersebut, tidak lagi menggunakan cost recovery, yaitu biaya operasi yang dapat dikembalikan dari pemerintah kepada kontraktor kontrak kerja sama.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan, pihaknya sebagai salah satu KKKS siap saja melaksanakan apapun keputusan pemerintah. Namun, ia berpandangan dengan adanya skema baru itu akan menghilangkan fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Kalau terjadi dengan model itu, pertanyaannya sekarang, fungsinya SKK Migas. Jadi, enggak ada, karena cuma tandatangan kontrak, enggak perlu awasi, ya, tapi itu urusan pemerintahlah,” kata Ahmad ditemui di sela acara Pertamina Energy Forum 2016, di Jakarta, Selasa (13/12).
Ia mengatakan, skema kontrak yang sedang disusun itu diharapkan hanya berlaku bagi kontrak baru yang akan ditandatangani. Sebab, untuk pembayaran cost recovery sendiri, masih banyak permasalahan.
Ahmad memandang ada kelebihan dari skema baru PSC gross split tersebut dibanding skema PSC dengan cost recovery. “Kalau bicara cost recovery, itu kan jangka panjang, artinya tumpukan cost recovery ini terutang, itu jadi meninggalkan beban ke generasi yang akan datang. Sementara, dari penerimaan kan makin turun, jadi, bisa jadi penerimaan untuk membayar cost recovery ini enggak cukup,” kata dia.
Sementara itu, jika menggunakan gross split, lanjut dia, pemerintah dan KKKS Akan membagi hasil keuntungannya setelah dihitung bersih. “Dengan cara net itu dihitung. Jadi, kalau dalam tatanan administrasi kita enggak meninggalkan beban ke generasi mendatang,” kata dia.
Ahmad melanjutkan, belum tahu detail angka pembagian hasil, atau split antara pemerintah dengan KKKS. Pihaknya menunggu bagaimana aturan pemerintah yang akan diterbitkan awal tahun depan itu. “(Pembagian split) Belum, detailnya nantilah,” tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, pihaknya mengajukan dua opsi skema gross split untuk tahun depan. Skema tersebut adalah sistem bagi hasil, di mana pemerintah tidak usah membayar cost recovery.
Namun, sebagai konsekuensinya jatah bagi hasil pemerintah menjadi lebih kecil dalam bagi hasil produksi migas. Aturan teranyar mengenai kontrak ini rencananya akan dikeluarkan pada awal 2017.
Reporter : Inka
