Eksplorasi.id – Kegaduhan di PT Pertamina (Persero) telah berlangsung kronis menahun. Namun, antiklimaks yang terjadi Jumat (3/2) kemarin menyajikan bukti jelas bahwa Kementrian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik. Rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten.
Hal itu dikatakan Guru Besar ITS yang juga mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Mukhtasor dalam keterangan pers tertulis yang diterima Eksplorasi.id, Senin (6/2).
“Pencopotan direktur utama Pertamina terjadi semena-mena justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional,” kata dia.
Mukhtasor mencontohkan, pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi pemerintah.
“Bukan justru melakukan pencopotan menejemen puncaknya dengan alasan mengada-ada. Jika alasan pelengseran tersebut adalah ketidakkompakan antardireksi, justru Kementerian BUMN dan komisaris dalam hal ini yang paling bertanggungjawab,” tegas dia.
Dia menambahkan, ketidakkompakan yang terjadi makin kentara setelah adanya restrukturisasi organisasi direksi. Pendapat Mukhtasor, posisi wakil direktur utama adalah posisi yang diada-adakan.
Restrukturisasi dengan menambah posisi wakil direktur utama ternyata bukan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara.
“Buktinya ketika direktur utama bisa didongkel, posisi wakil direktur utama itu dihapus atau setidaknya sampai kini dibiarkan tanpa pejabat pelaksana tugas. Padahal posisi wakil direktur utama itu adalah kreasi yang umurnya baru tiga bulan. Sekarang dikosongkan,” jelas dia.
Menurut Mukhtasor, kejadian ini bisa memberi pesan kepada publik bahwa restrukturisasi itu memang alat atau sarana pendongkelan. Dia pun mempertanyakan menteri BUMN dan komisaris Pertamina bekerja untuk siapa.
“Apakah untuk mereka yang terganggu program transformasi dan efisiensi Pertamina? Apakah buntut pembubaran Petral? Apakah untuk mereka yang tidak setuju Indonesia mampu mencukupi kebutuhan BBM mandiri dari kilang BUMN di dalam negeri? Apakah karena bisnis dan kuota impor BBM terancam?” ujar dia.
Mukhtasor kembali menegaskan, presiden harus segera melakukan evalusi kepada menteri BUMN dan komisaris Pertamina agar BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak ini tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan. Tujuan lain, agar Pertamina benar-benar menjadi kuat sebagai tangan negara mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Reporter : Samsul
masak iya Rini sebejad itu ???