Menteri ESDM Ignaius Jonan ketika berkunjung ke Jepang. | Foto : Kementerian ESDM.
Eksplorasi.id – Menteri ESDM Ignasius Jonan membawa ‘oleh-oleh’ terkait keputusan pengembangan Blok Masela, hasil kunjungannya ke Jepang selama tiga hari, yakni sejak Senin (16/10) hingga Rabu (18/10).
‘Oleh-oleh’ soal Blok Masela itu merupakan hasil pembahasan dengan CEO Inpex Corp Toshiaki Kitamura, di Tokyo, Jepang, Selasa (17/10).
Hasil pembahasan membuahkan tiga keputusan. Pertama, pemerintah tetap meminta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Kedua, pemerintah akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex ditambah dengan tujuh tahun sebagai kompensasi atas perubahan pengembangan kilang LNG dari skema terapung menjadi darat.
Ketiga, pemerintah memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.
“Keputusan terkait Inpex ini, akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan tujuh tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat,” kata Jonan, seperti dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, Kamis (19/10).
Saat ini, Inpex sedang melakukan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (pre-FEED) setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas.
Pascakunjungan menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau.
Adapun pada surat perintah disebutkan bahwa kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 mtpa dan produksi gas pipa sebesar 150 mmscfd. Pra-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (PoD).
Seperti diketahui, sebelumnya revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG ketika masih menggunakan skema kilang terapung. Blok Masela yang diteken pada 1998 itu dikelola oleh Inpex sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services 35 persen.
Kebijakan Pembelian Gas
Menteri Jonan dalam pertemuan dengan LNG Japan Corporation juga menyampaikan bahwa kebijakan pembelian gas Indonesia utamanya dengan jangka waktu kontrak lebih lama dengan volume tetap.
“Menteri ESDM menyampaikan bahwa kita sebisa mungkin menghindari spot cargo. Pertamina diminta untuk berdialog lebih detail terkait pembelian gas ini,” kata Dadan Kusdiana, kepala Biro Komunikas, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM.
Dia menambahkan, selain itu kebijakan utama gas Indonesia itu diutamakan untuk pemenuhan dalam negeri, sisanya untuk baru ekspor. Masih terkait dengan pertemuan dengan LNG Japan Corporation, menteri ESDM pun meminta agar dilakukan diskusi lebih detail dengan SKK Migas untuk penurunan cost pada proyek LNG Tangguh.
Demikian halnya untuk LNG Benoa, bahwa harga untuk pengapalan saat ini sangat mahal, agar usaha penurunan harga segera dilakukan. Pihak Tokyo Gas juga meminta dukungan pemerintah Indonesia atas studi LNG di Sulawesi termasuk dukungan agar peraturan perundangan di Indonesia dapat mendorong bisnis gas tersebut.
Seperti diketahui, Tokyo Gas sedang melakukan studi pembangunan LNG di Sulawesi dan berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian studi tersebut. “Tokyo Gas rencananya akan membangun LNG di Indonesia, sedang dilakukan studi untuk di Sulawesi,” ujar Dadan.
Saat ini bersama dengan Pertamina, Tokyo Gas sedang menjalankan proyek pembangunan LNG Bojonegara, Banten. Pada pertemuan dengan Tokyo Gas, Menteri Jonan juga kembali menekankan pentingnya efisiensi.
Reporter : Sam
