Eksplorasi.id – Saat ini, pemerintah tengah memanjakan para investor. Satu lagi kebijakan yang memberikan angin segar kepada investor adalah perombakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010.
Meski revisi belum rampung total, Menteri Koordinator Kemaritiman yang sekaligus Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhur Binsar Pandjaitan, sudah menyebut poin utamanya yaiengah tu porsi bagi hasil untuk kontraktor migas akan ditingkatkan dari 15 persen menjadi (maksimum) 40 persen.
Artinya, bagi hasil untuk negara akan berkurang dari 85 persen menjadi hanya 60 persen. Bagi hasil ini juga belum termasuk cost recovery.
Alasan Luhut adalah agar eksplorasi dan produksi migas di Indonesia menjadi lebih ekonomis. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan migas yang menjadi kontraktor dapat meningkatkan investasi untuk pencarian cadangan migas baru di Indonesia.
Besarnya bagi hasil yang diperoleh kontraktor akan ditentukan berdasarkan kondisi lapangan. Semakin tinggi tingkat kesulitan lapangan yang dikelola oleh kontraktor, semakin tinggi bagi hasil untuk mereka. Misalnya di laut, kontraktor bisa mendapat bagian maksimalnya, sampai 40 persen.
Sebaliknya, semakin mudah pengeboran migas, semakin besar bagian untuk negara. “Karena kalau laut, dalam satu sumur itu bisa USD100-150 juta. Kalau dry hole, seperti di Makasar dan Papua, kerugian kontraktor hampir USD1 miliar(Rp13,2 triliun),” jelas Luhut seperti dikutip Eksplorasi, Rabu (7/9).
Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial.
PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meski pada umumnya periode dapat diperpanjang melalui perjanjian.
Sementara, jumlah biaya yang dipulihkan (cost recovery) oleh kontraktor dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual.
Selain masalah bagi hasil, revisi PP 79/2010 juga akan memangkas pajak-pajak yang dikenakan pada saat eksplorasi migas. Penghapusan pajak ini sudah disepakati dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Sumber: Metronews
