Eksplorasi.id – Subsidi energi yang setiap tahun digelontorkan pemerintah hingga puluhan triliun rupiah diminta dialokasikan benar-benar bagi masyarakat bawah yang sangat membutuhkan.
Mantan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, pemerintah harus segera mengevaluasi penyaluran dan penggunaan subsidi energi agar keuangan negara tidak semakin jebol.
“Kondisi saat ini sedang dihantam gelombang pandemi Corona Covid-19 bisa dijadikan momentum bagi negara untuk mengalokasikan subsidi energi agar tepat sasaran,” kata pria yang biasa disapa Abe tersebut, dalam diskusi zoom yang digelar MarkPlus, belum lama ini, seperti dilansir Moneter.id, Kamis (28/5).
Penjelasan Abe, saat ini kesempatan bagi PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama menekan subsidi energi, mengingat keuangan negara terbatas.
Salah satu langkah yang diusulkan mantan komisaris Pertamina ini adalah menghapus BBM subsidi jenis Premium, paling tidak khususnya pertama kali dilakukan di Pulau Jawa.
“Lalu subsidi dialihkan ke BBM jenis Pertalite tapi terbatas, misalnya hanya untuk angkutan kota (angkot) dan sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 150 cc,” jelas pria yang juga terkenal sebagai pakar marketing tersebut.
Kemudian, lanjut dia, Pertalite yang disubsidi itu juga hanya disalurkan oleh SPBU tertentu, misalnya SPBU yang dekat terminal angkot atau jalur padat angkot sehingga memudahkan dalam pengawasannya.
Tahap selanjutnya, solusi Abe, Pertalite naik kelas dari semula RON 90 ke RON 91 sesuai standar Euro IV, lalu Pertamax dari RON 92 ke RON 94, sesudah itu ada Pertamax Turbo dengan RON 98.
Tujuannya agar Indonesia bisa memenuhi Euro IV di mana salah satu syaratnya adalah RON minimal 91. Jika sudah sesuai standar minimal Euro IV lalu secara bertahap kemudian naik ke Euro V.
“Kalau semua bisa dilakukan, lingkungan hidup akan lebih bagus akibat digunakannya energi yang lebih baik sehingga polusi turun,” ujar dia.
Abe menambahkan, kota-kota metropolitan dan wilayah Pulau Jawa harus mengalami perbaikan soal polusi. Namun jangan lupa tetap memikirkan kemampuan masyarakat agar tetap mampu membeli.
Solusi lain yang diusulkan Abe adalah, sebaiknya pembangkit listrik di kota-kota metropolitan khususnya Jakarta dan Surabaya harus menggunakan bahan bakar gas semuanya.
“Jika sejumlah langkah tersebut bisa dilakukan akan berdampak terhadap penurunan terhadap subsidi energi, lalu kualitas lingkungan menjadi lebih baik,” terang dia.
Selain subsidi energi bisa ditekan dan kualitas lingkungan yang baik, imbuh Abe, kondisi tersebut juga bisa membuat Pertamina tetap bertahan dan tumbuh.
“Daya beli masyarakat pun masih mampu dan masyarakat juga mulai dididik untuk menggunakan energi yang lebih baik. Implementasinya nanti harga Pertalite subsidi harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan harga Premium saat ini,” kata dia.
Pria yang juga menulis buku D’Gil! Marketing: Think Like There is No Box ini pun berpendapat, upaya penekanan subsidi energi tersebut akan lebih baik lagi jika subsidi elpiji 3 kg juga mulai dibenahi.
Apalagi, terang Abe, jika subsidi elpiji 3 kg juga mulai diberikan secara langsung dengan subsidi 100 persen (sesuai besaran yang ditetapkan pemerintah) bagi keluarga pelanggan listrik 450 VA dan 50 persen bagi keluarga pelanggan listrik 900 VA.
Penjelasan Abe, jika hal ini bisa ditetapkan secara bertahap, minimal di Pulau Jawa saja di mana tingkat electricity sudah hampir 100 persen dengan data pelanggan yang sudah baik, maka akan terjadi penurunan subsidi energi paling tidak 50 persen atau Rp 60 triliun rupiah.
Reporter: Ton
